Kabupaten Bekasi - monitorindonews.com
Pemerintahan Kecamatan Tambun Utara menggelar acara Musrenbang untuk anggaran tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna yang berlokasi di lingkungan kantor kecamatan Tambun Utara.
Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan ini dihadiri oleh H.Najmuddin, S.Ag., M.Ling selaku camat Tambun Utara, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Repsih Munggawati, SPd sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, perwakilan dari Polsek Tambun, perwakilan dari Koramil Tambun, Seluruh Kepala Desa, Sekdes, BPD se Kecamatan Tambun Utara, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Penggerak PKK, Kepala Sekolah serta Kepala Puskesmas.
Dalam Sambutannya, Camat Tambun Utara , H. Najmuddin S. Ag., M.Ling, memaparkan bahwa setiap desa mendapatkan kuota sebanyak 10 pengajuan, tapi yang masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mencapai 6 ribu.
“Pengajuan masih sama seperti yang sudah sudah yaitu jaling, saluran air, Penerangan Jalan Umum (PJU), kemudian jembatan serta ada juga usulan usulan dari sekolahan. “ Paparnya.
Jum'at (26/01/2024)
Lebih lanjut, Najmuddin menjelaskan bahwa warga di Sekecamatan Tambun Utara kurang lebih berjumlah 200 ribu jiwa, dan tahun ini tuturnya, di desa Srimahi akan berdiri puskesmas dengan alokasi biayanya sekitar 4 milyar lebih.
" Tidak hanya sarana jalan dan jembatan saja, sarana puskesmas pun perlu sekali di tambun Utara." Ucapnya.
Acara Musrenbang yang digelar ini juga diisi dengan Forum diskusi dan sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini pula, Arifin selaku Sekdes Desa Satriamekar menyampaikan rasa kekecewaannya terkait anggaran yang terserap untuk wilayah desa satria mekar dirasakannya sangat kecil dan jauh dengan anggaran yang terserap di desa lain, sehingga dirinya mempertanyakan tentang arti konsep berkeadilan tentang keputusan dari hasil Musrenbang tersebut.
" Saya ingin komplain tentang konsep berkeadilan, yang saya tanyakan konsep berkeadilan itu seperti apa ?, saat ini kami satria mekar tidak dapat hak itu, warga saya saat ini kurang lebih hampir 15 ribu jiwa luas wilayah kurang lebih hampir 350 hektar, Apakah layak cuma mendapatkan 600 juta ?, Dimana konsep berkeadilan itu berada.. ?. " Keluh Sekdes Desa Satriamekar,Arifin.
Hal senada pun di sampaikan pula oleh Anggota DPRD komisi IV Fraksi Gerindra,Repsih Munggawati, S.Pd. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa malu bila berbicara tentang anggaran yang terserap di Desa Satriamekar, pasalnya anggota dewan ini kebetulan berdomisili di desa tersebut.
" Saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang di sampaikan oleh pak sekdes satria mekar,karena memang setiap tahun bicara satria mekar saya sendiri malu khususnya saya, di desa satriamekar anggaran yg terserap selama ini dari APBN, tapi tidak kemungkinan APBD juga harus imbang untuk penyerapannya, apakah satria mekar tidak menginput data ?, sama dengan desa desa lain? itu pertanyaannya, setiap Musrenbang saya input ulang masuk ke Bappeda tp nyatanya apa?, di tahun 2024 ini banyak sekali yang kita input tidak terealisasi, terutama sekolah SD sudah maksimal saya mendorong karena memang bidang saya di dinas pendidikan bermitra dengan pendidikan, beberapa SD di tambun Utara banyak yang tidak layak, saya berharap kepada Bappeda ketika menyerap aspirasi tolong dilihat juga data usulannya biar jadi pembangunan yang seimbang dan merata. " Harapnya.
Menjawab pertanyaan tersebut perwakilan dari Bappeda, Lukman mengatakan bahwa usulan usulan yang sudah masuk masih bisa didorong melalui APBD Perubahan.
" Kita masih ada APBD perubahan, tentunya usulan usulan yang masuk akan menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam menyusun APBD perubahan, kalau memang skalanya prioritas dan mendesak tentunya masih bisa di dorong, karena memang di tahun 2024 kuota untuk desa satria mekar tadi di rasa kurang besar nanti di tahun 2025 akan kita coba prioritaskan intinya masih banyak jalur jalur maupun tahapan lain yang masih bisa di upayakan." Jelas Lukman.
Di kesempatan ini pula, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Kabidnya yang hadir di acara Musrenbang tersebut menjelaskan bahwa untuk usulan usulan dari satuan pendidikan mekanismenya dengan mengajukan proposal ke dinas pendidikan (Disdik) yang selanjutnya akan diusulkan ke Dinas Cipta Karya.
" Untuk satuan pendidikan baik dari tingkat SD hingga SMP bagi yang ingin pembangunan maupun penambahan lokal, halaman dan lain lain, silahkan ajukan ke dinas pendidikan di bidang masing-masing baik TK, SD maupun SMP. Nanti satuan dinas pendidikan yang ada di kecamatan akan mengusulkan ke Disdik, selanjutnya akan di usulkan ke dinas Cipta karya, selanjutnya cipta karya yang menilai mana yang diutamakan, mana yang harus diprioritaskan, jadi keputusan itu ada di Cipta karya, saya berharap untuk satuan pendidikan yang ada di kecamatan silahkan mengajukan proposal. Saya juga menghimbau untuk satuan pendidikan kecamatan, terkait dana bos pusat dan daerah agar di manfaatkan, kalau hanya untuk perbaikan sekolah seperti bocor bocor dan ngecat ngecat mungkin saya rasa masih bisa dari anggaran Bos itu, karena memang anggaran pemerintah terbatas bukan hanya untuk di dinas pendidikan saja, apapun yang di usulkan oleh satuan pendidikan tetap satu pintu mengajukan proposal ke dinas pendidikan yang akan kita usulkan ke dinas Cipta karya." Ungkap Kabid Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya Kabid Berkata," Untuk saat ini, proposal yang sudah masuk ke dinas pendidikan yang akan kita ajukan ke dinas Cipta karya untuk tahun anggaran 2025 diantaranya SD 02 satria mekar, SD 03 Satriajaya, SD 02 Jejalenjaya, SD 01 Karangsatria, SD 01 dan 02 Srimahi, SD 04 dan 05 Sriamur, SMPN 1,SMPN 2, SMP 4 serta SMPN 5 Tambun Utara." Tutupnya.
(Redaksi)
